INILAH.COM, Surabaya - Palang Merah Indonesia Surabaya dinilai tidak transparan dalam laporan keuangannya. Diduga terdapat anggaran Rp 300 miliar dari Unit Donor Darah Jl. Embong Ploso, yang tidak jelas penggunaannya.
Arif Priambodo, Relawan PMI Surabaya mengaku heran dengan laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2005-2010, yang hanya melaporkan uang sebesar Rp 20 miliar.
Padahal, pemasukan dari UDD lewat penjualan darah ke masyarakat diperkirakan mencapai Rp 300 miliar. Perhitungannya setiap tahun UDD bisa menjual darah ke masyarakat mencapai Rp 60 miliar dan dikalikan selama 5 tahun masa kepengurusan PMI.
"Dalam LPJ tersebut sama sekali tidak memasukan pendapatan dari penjualan darah dari masyarakat. Tentu kami bertanya-tanya, uang sebanyak itu larinya kemana? Anehnya dalam LPJ tersebut tidak mencantumkan akuntan publik," ujar Arif, Rabu (16/03/2011).
Lebih lanjut, Arif menerangkan bahwa PMI sebenarnya mendapatkan beberapa masukan dana dari berbagai jalan, diantaranya dari APBD Pemkot Surabaya berupa dana hibah setiap tahun sebanyak Rp 1 miliar Selain itu ada bulan dana kemanusian Rp 800 juta, jasa diklat dari instansi Rp 150 juta.
"Masih banyak lagi pemasukan anggaran yang tidak dilaporkan," bebernya.
Terpisah, dr Seno Suharyo membenarkan adanya laporan keuangan yang tidak transparan termasuk ketidak jelasan uang Rp 300 miliar. Untuk itu, dirinya menolak masuk dalam jajaran pengurus yang baru.
"Saya tidak mau dimasukan dalam pengurus PMI yang penuh masalah," ujar Seno yang tercatat sebagai wakil ketua III dalam pengurus baru.
Sementara itu M. Wahyudi Murtomo selaku sekretaris PMI Kota Surabaya menyatakan laporan keuangan PMI sudah transparan dan diperiksa akuntan publik. Artinya laporan pertanggungjawaban pengurus 2005-2010 sudah tidak ada masalah.
Soal pemasukan uang dari UDD lewat pejualan dari ke masyarakat, ia menyatakan bukan Rp 60 miliar namun Rp 32 miliar per tahun.
Sedangkan Ketua PMI Kota Surabaya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris kota (sekkota) Surabaya sukamto Hadi menyatakan bahwa dirinya sudah mundur dari jabatannya sejak akhir Pebruari lalu. Langkah itu diambil karena Sukamto mengaku, dalam tubuh PMI Kota Surabaya banyak terjadi konflik."Saya mundur karena banyak gegeran di sana," keluhnya.
Menyikapi hal ini, para relawan PMI meminta, KPK, kejaksaan negeri, kepolisian maupun instansi terkait segara turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PMI.
"Selama ini tidak ada pemeriksaan terhadap kinerja PMI yang membuat kinerja PMI tidak terkontrol. ini harus dihentikan. kami mita agar pihak terkait segera melakukan kontrol dan pemeriksaan," pungkas Arif. [beritajatim/lal].
Waaaah...gimana nih....saya sebagai pendonor tetap di Embong Ploso jadi priihatin.
Gak takut dosa ya? Tobat deh. Gak dikit tu duit! Yang donor jadi gak ikhlas ni.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar